Wakil Bupati Samosir Pimpin Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2022

SAMOSIR - Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM membuka sekaligus memimpin pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Samosir yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu ( 13/4/2022 ).

Kegiatan Rembuk Stunting ini diikuti oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD dan Camat Se-Kabupaten Samosir, TP. PKK Kabupaten, FKUB, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Pimpinan Bank Sumut, Pimpinan Bank BNI Cabang dan Kepala Desa/Lurah yang menjadi Lokus Stunting di Kabupaten Samosir.

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Pimpin Gelar Apel Pengamanan Nataru, 11.403 Personel Disiagakan

Ketua Panitia Plt. Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea dalam laporannya menyampaikan bahwa Rembuk Stunting ini merupakan Aksi Ke-3 dari 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting. Bertujuan untuk enyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Melalui rembuk ini nantinya diperoleh komitmen penurunan stunting, rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM dalam arahannya menyampaikan rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

Baca juga: Jelang Libur Nataru, PPKM Level III Diberlakukan, Pemerintah Larang Mudik, Pesta Kembang Api dan Perketat Ibadah Natal di Gereja

Pemerintah kabupaten secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus di Kabupaten Samosir.

Wakil Bupati menyampaikan, untuk Tahun 2022, ada 11 Desa/Kelurahan di Kabupaten Samosir yang menjadi Lokus Stunting yakni Desa Lumban Suhi Toruan, Desa Parbaba Dolok, Kelurahan Siogung-ogung di Kecamatan Pangururan, Desa Siparmahan dan Desa Partukko Naginjang di Kecamatan Harian, Desa Sigaol Simbolon di Kecamatan Palipi, Desa Sitinjak di Kecamatan Onan Runggu, Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kecamatan Nainggolan, Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, dan Desa Cinta Maju Kecamatan Sitio-tio.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Melalui rembuk ini, Wakil Bupati berharap ada output yang menjadi komitmen bersama yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat, yang menjadi dasar gerakan percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Samosir. Oleh karenanya masing-masing OPD diharapkan memberikan kontribusi melalui potensi dan alokasi anggaran yang ditampung pada TA. 2022.

Kegiatan Rembuk Stunting ini juga diisi dengan pemaparan oleh Wakil Bupati Samosir, Sekretaris Daerah, Bappeda Litbang, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Serta di akhir acara dilaksanakan pendandatanganan komitmen percepatan pencegahan aksi integrasi penurunan stunting di Kabupaten Samosir yang di tandatangani oleh Wakil Bupati Samosir, Forkopimda, Ketua TP. PKK, Bappeda Litbang, OPD terkait, perwakilan Camat, perwakilan Kepala Desa, FKUB.

Dan dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara hasil kegiatan Rembuk Stunting oleh Bupati Samosir.

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar

Hasil kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting ini menjadi dasar Gerakan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir melalui integrasi program/kegiatan yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan, juga antar program dan partisipasi masyarakat. ( Karmel )